Stigma terhadap Difabel Berakar dari Lingkungan Sosial

M. Joni Yulianto, Direktur Eksekutif Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) saat pemutaran film dan diskusi tentang difabel pada gelaran Jagongan Media Rakyat (JMR) 2016 di Jogja National Museum (23/4).
M. Joni Yulianto, Direktur Eksekutif Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) saat pemutaran film dan diskusi tentang difabel pada gelaran Jagongan Media Rakyat (JMR) 2016 di Jogja National Museum (23/4).

Masih banyak orang yang memberi stigma negatif pada kaum difabel. Tidak sedikit pula yang berasumsi bahwa difabel tidak berdaya. Brita Putri Utami dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) mengatakan, stigma dan kondisi tersebut diciptakan oleh lingkungan sosial itu sendiri.

Dalam agenda pemutaran film dan diskusi mengenai difabel di Jogja National Museum (JNM),(23/4) saat gelaran Jagongan Media Rakyat (JMR) 2016, Brita mengatakan bahwa sejak dari lahir pun, difabel tidak mendapat pengakuan. “Dari Kartu Keluarga pun tidak dicantumkan apa hambatannya (difabel-red),” jelasnya.

Brita mengungkapkan, pasti ada asumsi bahwa teman-teman difabel harus belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB). Padahal ada difabel yang mampu belajar di sekolah umum. “Stigma masyarakat itu terbentuk dari alam bawah sadar,” lanjutnya. Alam bawah sadar masyarakat mengatakan bahwa difabel tidak normal. “Padahal itu normal,” tegas Brita.

Joni Yulianto selaku Direktur Eksekutif Sigab juga menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, mula-mula masyarakat menganggap orang yang tidak sama dengan orang kebanyakan itu tidak normal. Semakin hari, “Anggapan itu berubah, dari tidak normal menjadi tidak bisa,” tuturnya.

Brita yang menjabat sebagai Koordinator Data dan Informasi Sigab ini menyebut negara ikut menciptakan stigma dan kondisi tersebut. Di beberapa ujian masuk sekolah maupun perguruan tinggi, ada syarat-syarat yang terkesan diskriminatif. “Di jurusan-jurusan tertentu, syaratnya tidak boleh buta warna,” paparnya. Padahal menurutnya, teman-teman difabel sudah mempunyai kesadaran tersendiri akan kemampuannya. “Kenapa tidak dibuka saja semua (kesempatannya-red)? “Siapa tahu (difabel-red) punya kemampuan,” tanyanya.

Joni optimis, jika iklim yang ramah difabel sudah terbangun, teman-teman difabel bisa semakin berdaya. “Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk negara,” imbuhnya. Namun dengan kondisi yang sekarang, Joni belum berharap banyak. “Jika kesempatan kerja bagi difabel dibuka, mungkin masih banyak difabel yang tidak memiliki kapasitas.”

Berdasar data terbaru dari World Health Organization, sebanyak 15% penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Brita meyakini bahwa jumlah tersebut lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya. Namun, metode pendataan di Indonesia yang buruk membuat masyarakat kesulitan mendapat statistik yang akurat.

“Seharusnya Indonesia sudah membuat pendataan dari awal,” ujar Brita. Hal tersebut bisa dimulai saat penduduk membuat Kartu Keluarga atau KTP (Kartu Tanda Penduduk-red). Selain bisa diolah, data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi difabel.

Berkaitan dengan fasilitas yang tidak atau kurang akses bagi difabel, Brita menyebut bahwa kita bisa melakukan perubahan dengan cara-cara sederhana. “Saat mengakses fasilitas publik, kita bisa mulai perhatikan apakah akses bagi difabel atau tidak.” Brita sendiri menyayangkan, banyak pembangunan fasilitas publik yang tidak berpedoman pada peraturan yang ada. “Padahal peraturan Menteri Pekerjaan Umum sudah sangat bagus,” tandasnya.

Penulis: Ilham Bagus Prastiko

Editor: Rosa Vania Setowati

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *