Mereka yang Menggerakkan Perubahan

“Empat orang penganyam inisiatif hadir dalam gelaran dua tahunan Jagongan Media Rakyat. Masing-masing membawa segudang cerita dan harapan akan perubahan.”

Jhon Bamba, nomer 1 dari kiri
Dari kiri ke kanan: John Bamba, Dandhy Laksono, dan Mila Rosinta.

Kemandirian berasal dari usaha sekelompok orang dengan  keresahan serupa. Laiknya benang, inisiatif menuju kemandirian dapat dianyam menjadi satu. Kadang inisiatif bisa lepas, pun bisa dirangkai lagi jika mulai kendor.

Agar berbagai komunitas dan individu dapat saling berbagi kemudian bergerak bersama, maka dipertemukanlah elemen-elemen tersebut dalam wadah  Jagongan Media Rakyat (JMR). Combine Resource Institution, pengagas acara dua tahunan ini yakin butuh usaha yang panjang dan mendalam untuk menuju perubahan. Maka, semangat berkumpul perlu digalakkan.

Perubahan tentu sulit dicapai jika hanya diusahakan secara sporadis, tanpa menggandeng inisiatif dan jaringan. Riset tak hanya dilakukan sehari dua hari. Usaha pun tidak instan. Kreativitas perlu dikembangkan luas tanpa batas dan sekat. Untuk memulai rembug yang menghasilkan prakarsa, Dandhy Dwi Laksono, John Bamba, M. Hatta serta Mila Rosinta hadir di Pendopo Ajiyasa, Jogja National Museum, Sabtu (23/4) dalam JMR 2016.

Berdaya Bersama CU Gemalaq Kemisiq
Tak banyak masyarakat yang mengetahui perihal keberadaan sebuah credit union gerakan (CUG) di Kalimantan Barat yang memiliki aset mencapai 200 miliar rupiah. Dikembangkan oleh John Bamba beserta komunitasnya Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK), CUG bernama Gemalaq Kemisiq ini bergerak sealiran dengan koperasi, meski dalam praktiknya tak sepenuhnya sama.

Sementara lembaga keuangan lain seperti bank sibuk menghimpun dana tanpa keberpihakan yang jelas pada rakyat miskin dan menyentralisasikan hasil hanya pada segelintir CEO (chief executive officer) CUG hadir lebih inklusif dan berpihak pada rakyat. Pemiliknya tak lain seluruh peserta tanpa terkecuali.

Peserta CUG ialah mereka yang telah mendaftar dan membayar sejumlah Rp 450.000,00 sebagai simpanan pokok. Keuntungan didistribusikan pada lebih banyak orang. CUG berorientasi pada kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.  “Setiap anggota CUG aktif dapat memperoleh bunga hingga sebesar 15%,” tambah John, (23/4). Dengan catatan anggota tersebut terlibat aktif membantu gerakan.

Kunci kesinambungan CUGK menurut John berupa profesionalitas, berorientasi meningkatkan nilai kehidupan serta manusia yang berkualitas, meningkatkan harkat dan martabat manusia, serta tak menjadi budak uang. Keempatnya hal yang haram ditawar. Konsisten menjalankan itu semua membuat CUG Gemalaq Kemisiq mampu bertahan hingga menghimpun 15.000 orang sebagai anggota.

Menambah daya juang peserta ialah tujuan utama didirikannya CUG. Sejak 2011  arah gerak CUG diredefinisi menjadi berbasis filosofi petani. Nafas itu masih berhembus hingga kini. Di tengah-tengah sistem keuangan yang makin kapitalistik CUG menawarkan sistem yang menjunjung tinggi kebersamaan namun tak mengendurkan profesionalitas.

Semangat CUG ini ternyata bernafaskan perjuangan si empunya pemilik nama. Gemalaq Kemisik tak lain adalah nama pejuang asal Kalimantan yang pada zaman kolonial menentang perbudakan. Lagi-lagi kemandirian dan ketidakterikatan menjadi tujuan yang membebaskan.

Dandhy Melawan Arus Utama
Setahun menjelajah bumi Indonesia dalam perjalanan bernama Ekspedisi Indonesia Biru, Dandhy Dwi Laksono berbagi pengalamannya di Jagongan Media Rakyat 2016. Banyak hal ia ungkap termasuk konflik agraria termasuk perebutan sumber daya alam serta ruang hidup, ekonomi, HAM, dan hak-hak komunitas di daerah yang dilaluinya.

Ekspedisi Indonesia Biru mengambil nama dari konsep Ekonomi Biru, sebagai ganti Ekonomi Hijau. Konsep yang menolak globalisasi, sentralisme dan penyeragaman ini dikenalkan oleh Gunter Pauli, peneliti asal Ameria Serikat, tahun 1994. Selanjutnya, konsep ini mencari keragaman sumber daya lokal, meretas ketergantungan dan mengubah aturan main. Dandhy mendokumentasikan perjalanannya untuk menghadirkan pengetahuan baru yang tak ditemui di sekolah terlebih media mainstream.

Bersama rekannya, Suparta, Dandhy melakukan perjalanan minim fasilitas tanpa sponsor swasta, pemeritah apalagi partai politik. Semua dana murni dari hasil tabungan Dandhy selama lima tahun yang habis hanya dalam waktu setahun. Motor bebek 125cc keluaran tahun 2003 dan 2005 pun setia menemani perjalanan mereka.

Kasepuhan Ciptagelar di Jawa Barat, Suku Baduy di Banten, Masyarakat Desa Adat Tangenan di Bali, dan Kerajaan Boti di Sumba adalah beberapa komunitas berdaya yang ia temui dalam ekspedisinya. Mereka memiliki persamaan yakni masih punya sistem nilai sehingga tidak mudah menerima akulturasi mentah-mentah. Ia bercerita bahwa masyarakat punya solusi sendiri atas permasalahan yang mereka hadapi.

Di Kasepuhan Ciptagelar, penduduk memiliki kesadaran akan kesinambungan dan ketahanan pangan. Untuk memperbaiki unsur hara, panen hanya dilakukan sekali setahun. Penduduk tidak boleh menjual padi. Mereka percaya bahwa menjual beras sama artinya dengan menjual kehidupan. “Jauh berbeda dengan peradaban terbaru, yang kalau perlu panen setahun tiga kali,” ujar Dandhy.

Sepanjang perjalanannya, ada 33 tema yang Dandhy dan kawan seperjalanannya filmkan. Jumlah total film yang mereka hasilkan 26 episode.

Pariwisata Bertanggung Jawab
Di sekitar objek pariwisata Candi Borobudur terdapat 70an orang yang tergabung dalam Jaringan Kerja Kepariwisataan (JKK). Mereka menawarkan sebuah wisata baru bagi pelancong, yaitu melihat Candi Borobudur dari desa dan sawah-sawah di sekitar kompleks. Tak hanya itu, wisatawan juga berkesempatan untuk melihat keseharian masyarakat di seputar candi yang tercatat sebagai World Heritage Site.

Bentuk pariwisata semacam itu ternyata masuk dalam kriteria pariwisata bertanggung jawab menurut UNWTO (United Nation World Tourism Organization). Tidak meninggalkan aspek sosial budaya, lingkungan serta ekonomi menjadi hal yang penting dari pariwisata tersebut.

M.Hatta menyampaikan tentang pariwisata bertanggung jawab
M.Hatta menyampaikan tentang pariwisata bertanggung jawab

Salah seorang inisiator gerakan tersebut, Muhammad Hatta (35) bercerita bahwa wisatawan yang datang di desanya bisa melihat masyarakat menjalani kegiatannya sehari-hari. Mulai dari membuat kerajinan seperti gerabah, mengolah kuliner seperti tahu dan olahan singkong, serta menjelajah sawah, sungai dan alam sekitarnya. Dengan begitu, masyarakat sekitar berkesempatan untuk memperoleh penghasilan tambahan, sumber daya alam tetap terjaga, serta kebudayaan asli masyarakat bisa tersampaikan pada para pelancong.

Hatta mengungkapkan modal utama keberlanjutan gerakan pariwisata anti-mainstream itu adalah kebersamaan. Sekitar delapan hingga sepuluh desa di lingkar Borobudur sering berdialog dalam sebuah wadah yang cair. Mereka berbagi pengalaman dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi terkait kepariwisataan.

Meski Hatta dan kawan-kawan jaringannya bisa mendapat bantuan dari pemerintah, mereka memilih bergerak sendiri. Alasan yang ia kemukakan adalah bantuan semacam itu menetapkan keberhasilan program dengan target angka, misalnya kunjungan wisatawan. Menurutnya ada yang tak kalah penting dari itu. “Ada multi dampak. Seringkali dampak berkelanjutan lupa diukur,” ujarnya.

Seni Pendorong Aksi
Menginisasi gerakan sosial bisa dilakukan lewat seni. Ini yang dibuktikan oleh Mila Rosinta Totoatmojo (26). Ia mengadvokasi isu-isu perempuan, termasuk rendahnya kesadaran perempuan untuk melahirkan dengan bantuan bidan melalui tari-tari garapannya. Selain sebagai penari, ia juga seorang koreografer.

Meski telah rutin menggelar berbagai pentas untuk melestarikan budaya, Mila mengaku hingga saat ini Dana Keistimewaan tak mengalir ke sanggar tarinya. “Kami seniman-seniman muda tidak pernah mendapat dana itu sepeserpun,” ujarnya.

Berbeda dengan daerah administratif lain, Yogyakarta memiliki keistimewaan yang tertuang dalam peraturan Undang-Undang No.13 tahun 2012 . Peraturan tersebut dikenal sebagai UU Keistimewaan. Keistimewaan yang terkandung di dalamnya tak hanya berupa status dan nama yang disandang. Tercakup pula perihal anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat. Idealnya dana istimewa digunakan untuk membiayai operasional pelestarian kebudayaan.

Hingga saat ini Mila tetap mengusahakan pentas garapannya dengan dana sukarela dan funding (donor) dari berbagai kalangan. Ia menyasar ketertarikan penari-penari muda untuk menyukai dan melestarikan budaya tradisional Indonesia. Cara yang ditempuhnya dengan membuat sanggar tari, mengadakan pertunjukan, festival, serta membuat koreografi menarik, yaitu mencampurkan tari kekinian dengan tradisional tanpa melupakan esensinya.

Banyak jalan menjadi bagian gerakan perubahan. Baik Jhon Bamba, Dandy Laksono, M. Hatta, maupun Mila Rosinta telah membuat perubahan-perubahan kecil di sekitarnya. Namun demikian, Indonesia masih membutuhkan penganyam inisiatif lain agar perubahan semakin berdampak luas.

Hatta dan Pariwisata Borobudur

“Pariwisata tak bisa hanya diukur dengan angka. Tak juga dengan tingkat kunjungan. Ada yang lebih penting ketimbang dua ukuran itu.” 

M.Hatta menyampaikan tentang pariwisata bertanggung jawab
M.Hatta saat menjadi salah satu pembicara di Rembug Prakarsa JMR 2016, (23/4).

Adalah Muhammad Hatta (35), pegiat radio komunitas MGM FM Borobudur  yang mengungkapkan hal tersebut. Pria kelahiran Borobudur, Magelang ini menceritakan perkembangan desanya di sekitaran Candi Borobudur yang dulunya hanya desa kecil yang tak begitu dikenal hingga kini menjadi destinasi wisata dunia.

“Saat itu, tahun 1984, saya dan keluarga keluarga saya pindah dari tanah kami (dusun-red)  karena terdampak proyek pemugaran dan perawatan kompleks Candi Borobudur tahap kedua,” urainya mengawali ceritanya usai menjadi pembicara dalam Rembug Prakarsa Jagongan Media Rakyat (JMR) 2016 di Jogja National Museum, (23/4).

Situs bersejarah itu memang butuh buffer zone atau kawasan penyangga sehingga segala aktivitas di luar . Pada tahap pertama area 200 meter dari titik terluar candi mesti dikosongkan demi keperluan buffer zone. Warga terdampak secara sukarela meninggalkan tanah karena merasa tanah itu penting untuk pelestarian candi peninggalan nenek moyangnya. Warga yang menolak dilempari mayat-mayat hasil penembakan misterius rezim Suharto supaya cepat pindah.

Seperti halnya Hatta, warga desa lain yang merelakan tanah untuk buffer zone dan pindah menjauhi zona itu harus hijrah sebanyak dua kali. Zona dikosongkan yang rencananya hanya 200 meter dari titik terluar ternyata meluas menjadi 85 hektar di akhir proyek pemugaran. “Ada kompensasi, namun jumlahnya di bawah standar,” ujar Hatta yang kini tinggal sejauh dua kilometer dari lokasi candi.

Kini, tanah yang dulunya pernah jadi tempat tinggalnya itu berubah fungsi menjadi taman yang dikelola oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur. Tak tanggung-tanggung, luasnya seratus kali lapangan sepak bola! Tak hanya digunakan mempercantik kompleks candi, taman di sekeliling objek Borobudur juga disewakan untuk berbagai keperluan semisal outbond, dan lain-lain.

Pada tahap Candi Borobudur ditetapkan menjadi situs nasional itu, pada saat itulah kehidupan mereka berubah. Tiba-tiba, daerah sekitar desa yang dulu sepi dengan orang-orang di sekitar desa saja yang lalu lalang, kini didatangi jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia tiap tahunnya.

Sayangnya, banyaknya kunjungan wisatawan ternyata tidak sepadan dengan pendapatan daerah. Desa-desa di sekitar candi yang termasuk World Heritage Site itu tak banyak menikmati bonus sejarah. Hatta mengungkapkan bahwa Kecamatan Borobudur menduduki peringkat tiga terbawah dari total 21 kecamatan di Kabupaten Magelang dari segi pendapatan daerah. Ironis!

Hingga saat ini Borobudur masih menjadi salah satu objek wisata dengan kunjungan terbesar di Indonesia, satu tingkat di bawah Bali. “Jumlah pengunjung tiap harinya bisa mencapai 40.000 orang jika sedang high season (musim liburan-red),” kata Hatta.

Pariwisata Bertanggung Jawab

Hatta berkawan dengan orang-orang yang memiliki keresahan sejenis di bidang pariwisata. Mereka berjejaring dalam sebuah wadah yang cair bernama Jaringan Kerja Kepariwisataan (JKK). Anggotanya terdiri dari para tour guide dan inisiator desa-desa wisata di sekitar candi yang berjumlah sekitar 70 orang.

JKK menawarkan wisata yang berbeda dari sekedar mengunjungi Candi Borobudur lewat pintu utama kompleks candi.  Mereka menawarkan melihat Candi Borobudur dari sisi lain, dari sawah, perkampungan warga serta bersentuhan dengan keseharian masyarakat dan budayanya.

bincang bersama M. Hatta tentang pariwisata yang bertanggung jawab

Saat ini Hatta dan kawan-kawan jaringan pariwisata memilih bergerak mandiri, meski bantuan dari pemerintah bisa diusahakan. Ia mengungkapkan bahwa bantuan semacam itu menetapkan keberhasilan program dengan target angka. Misalnya bisa berupa target kunjungan sekian ribu orang per tahun.

Namun, ia berpendapat ketika membicarakan soal pariwisata, segala sesuatu tak hanya diukur dari jumlah dan angka, “Ada multi dampak. Sering kali dampak berkelanjutan lupa diukur,” ujarnya. Ketika menjumpai keramah-tamahan penduduk di sekitar Borobudur, kemungkinan wisatawan datang lagi atau bahkan mengajak teman-temannya untuk berkunjung dapat meningkat. Antara wisatawan dengan tour guide (pemandu tur-red) terjalin relasi yang berkesinambungan.

Ketika wisatawan datang ke daerahnya, pendapatan dari pariwisata itu ia anggap sebagai bonus. “Yang jadi pedagang tetap jadi pedagang, petani jadi petani saja,” lanjut Hatta.

Saat ini, ada sekitar delapan hingga sepuluh desa wisata di lingkar Borobudur, Magelang. Tiap desa menawarkan keunikan tersendiri. Ada desa penghasil gerabah, buah-buahan serta desa yang memiliki objek wisata alam.

Desa yang menarik dikunjungi wisatawan di antaranya Desa Tanjungsari dan Karanganyar. Setiap harinya masyarakat Desa Tanjungsari mampu mengolah 3,5 ton kedelai menjadi tahu. Tiap keluarga rata-rata menghasilkan 30-50 kilo tahu. Wisatawan yang mampir di desa ini bisa mencicipi nikmatnya membuat tahu, menggoreng tahu, hingga mencicipinya. “Ini experience (pengalaman-red) yang sederhana tapi mengena,” ujar Hatta.

Lain halnya dengan Desa Karanganyar yang memiliki masyarakat penghasil gerabah. Gerabah di desa ini dihasilkan dengan peralatan yang masih sederhana. “Datanglah ke Karanganyar jika ingin melihat Kasongan 25 tahun lalu,” ajaknya.

Desa di lingkar Borobudur juga merupakan penghasil ketela. Banyak olahan dari ketela yang dihasilkan masyarakat sekitar. Ada olahan ketela yang dimasukkan dalam nira, yang kemudian diberi nama Bajingan. Rasanya manis karena ketela dimasukkan dalam rebusan air gula. Olahan lain berupa keripik, ceriping, alen-alen, gethuk dan masih banyak lagi variasinya.

Sebagai modal keberlanjutan wisata bertanggung jawab itu Hatta mengungkapkan kebersamaan jadi hal yang amat penting. Saat ini makin banyak investor yang membeli tanah-tanah warga, terutama tanah yang memiliki pemandangan bagus ke arah Candi Borobudur. Tren wisata juga berubah dari waktu ke waktu. Ia memiliki keprihatinan wisata semacam ini bisa hilang jika tidak dijaga keberlanjutannya. “Kuncinya tetap berteman sehingga tidak merasa sendiri. Jika ada teman bisa curhat dan mencari solusi. Sudah kreatif dan inovatif dasarnya, tapi kalau sendiri nggak bisa ngapa-ngapain,” pungkasnya.

Penulis: Rosa Vania Setowati

Editor: Apriliana Susanti

Mengembangkan Jurnalisme Berbasis Data

Jurnalisme Data di Era Digital menjadi salah satu agenda diskusi menarik dalam helatan Jagongan Media Rakyat (JMR) 2016, (23/4). Digelar di Ruang Surat Kabar, Jogja National Museum (JNM)  diskusi ini menghadirkan narasumber yakni Muammar Fikrie (Beritagar.id), Wisnu Prasetya Utomo (Remotivi), Sirajudin Hasbi (Fandom.id) dan Fahri Salam (Pindai.com) sebagai moderatornya.

“Seiring perkembangan zaman, para jurnalis sudah mulai banyak yang menggunakan junalisme berbasis data karena teknologi-tenologi yang mendukung,” papar Fikrie, (23/4). Para narasumber menyoroti bagaimana jurnalis menggunakan data-data dalam penyampaian suatu pesan.

Jurnalisme data merupakan cara mencari berita secara kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif yang lebih fokus padapersoalan mendalam.”Panama Paper salah satu berita yang menggunakan data-data juga berita tentang penyebaran ISIS juga bisa dijadikan sebagai data,” papar Wisnu.

Sejarah singkat jurnalisme data mengawali diskusi yang berlangsung mulai pukul 15.30 WIB ini. Berkembang sebelum tahun 2000, jurnalisme data berjalan seiring berkembangnya teknologi komputer. Itu  terjadi karena mengolah data sangat membutuhkan teknologi tersebut. “Contohnya seorang jurnalis selesai mengumpulkan data. Karena beritanya terikat deadline untuk ditayangkan, maka ia membutuhkan alat untuk mengolah data-data tersebut. Salah satu contohnya yaitu komputer dengan menggunakan aplikasi Excel,” papar Fikri.

Tak hanya membahas bagaimana jurnalis mengumpulkan data secara umum,  tetapi juga pada bidang-bidang khusus. Hasbi menyoroti pengumpulan data yang dilakukan jurnalis di bidang olahraga. “Di bidang olahraga dibutuhkan data-data. Contohnya, berapa kali sebuah tim mengalami penalti. Dan masih banyak data-data yang lain yang bertujuan untuk memuaskan para pecinta sepak bola,” pungkas Hasbi.

 

Penulis: Hartono Wira Ardi Jaya Kusuma Lase

Editor: Rosa Vania Setowati

John Bamba, Penggerak Akar Rumput Kalimantan

“CU harus peduli terhadap permasalahan sosial. CU tidak hanya fokus pada isu-isu ekonomi. CU harus concern terhadap masalah sosial di sekitar masyarakat.”

Bamba (copy)

Demikian sepenggal kutipan John Bamba, penggerak Credit Union (CU) Gerakan Gemalaq Kemisiq suatu siang di Jogja National Museum, (23/4). Pria yang mudah dikenali dengan gaya khas topi dan batik Kalimantannya ini menceritakan gerakan dan aktivitasnya seputar CU yang dibangunnya.

Selain dikenal sebagai dayakolog (budayawan Dayak), John Bamba juga seorang aktivis asal Ketapang, Kalimantan Barat. CU Gerakan merupakan terminologi yang membedakan dengan CU-CU lembaga keuangan murni lainnya. Lembaga tersebut tetap bekerja seperti bank dan berbadan hukum koperasi. Lantas apa yang membedakannya dengan lembaga keuangan lainnya?

Gerakan Akar Rumput untuk Perubahan

CU Gerakan memiliki idealisme dan ideologi yang terpatri pada tiap anggotanya. Lembaga tersebut ikut terlibat dan terjun langsung pada permasalahan sosial dalam masyarakat, seperti masalah sosial, lingkungan, dan ketidakadilan. CU Gemalaq Kemisiq (GK) merupakan satu dari empat CU Gerakan di Indonesia, yang sementara ini semuanya masih berada di Kalimantan. CU tersebut mencoba untuk berkontribusi dan menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat, bukan menjadi komunitas ekslusif.

Ide dan gagasan awal munculnya CU Gerakan berasal dari cerminan persoalan masyarakat daerah Kalimantan. Lembaga-lembaga keuangan saat ini tidak memiliki kepekaan sosial, hanya beorientasi pada keuangan. Kerja sama berubah menjadi persaingan. Manusia berubah menjadi ‘uang’. Kualitas berubah menjadi kuantitas. John Bamba bersama rekan aktivis lainnya berusaha untuk mengubah keadaan agar lembaga keuangan memiliki kepekaan dan keberpihakaan pada masyarakat.

Proses yang dilalui John Bamba cukup panjang, meskipun ia baru memperkenalkan terminologi CU Gerakan pada 2011. Proses panjang ini diawali dengan berkumpulnya beragam organisasi dan lembaga di satu wadah yang sama. Beberapa diantaranya adalah Institut Dayakologi, percetakan, dan Lembaga Bela Banua Talino. Di bawah naungan Yayasan Pancur Kasih, tiap organisasi kemudian menjalankan peran sesuai bidangnya masing-masing. Setelah itu, dibangun Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK) yang sekarang dipimpin oleh John Bamba. Anggotanya terdiri atas 10 organisasi dan 5 CU Gerakan.

Nyatanya, praktik gerakan akar rumput telah ada sejak tahun 1990an. Gerakan tersebut ternyata membulatkan tekad mereka untuk mengembangkan dalam beberapa sektor kehidupan. Salah satunya dengan mendirikan CU GK dan difokuskan pada pengelolaan keuangan pada 1999. CU tersebut merupakan alat gerakan dan difasilitasi oleh Institut Dayakologi. Gemalaq Kemisiq merupakan nama tokoh yang sukses menghapus perbudakan pada zaman kolonial. Semangatnya diharapkan mampu menghapus masyarakat dari ‘lingkaran setan’ kemelaratan.

CU Gerakan dapat disebut juga CU Plus. “CU Plus harus profesional untuk mengelola keuangan anggota. Tidak boleh kompromistis. Sebab uang bukan tujuan. Tujuan kita adalah membawa perubahan. Menciptakan manusia yang berkualitas, bukan budak uang,” papar John Bamba kala mengisi Rembug Prakarsa dalam puncak acara Jagongan Media Rakyat (JMR) 2016.

CU Gemalaq Kemisiq kini makin melejit. Dampaknya dapat dirasakan oleh banyak penduduk di Kalimantan. Dengan total anggota lebih dari 15.000 orang dan aset lebih dari 200 miliar rupiah, mampu memberikan bunga simpanan sebesar 15% tiap tahunnya. Jumlah yang besar itu merupakan hasil kerja keras masyarakat Kalimantan selama kurang lebih 17 tahun, sejak didirikannya Gemalaq Kemisiq.

“Lembaga kami, CU Gerakan tidak akan memberi pinjaman anggota untuk kegiatan yang tidak berdampak positif bagi masyarakat. Seperti berjudi dan membeli kebun sawit,” jelas pria asal Kalimantan ini sambil tersenyum.

Berbicara mengenai CU Gerakan, John Bamba juga menekankan pada keberanian para pengurus dan aktivisnya. Dengan tegas, John mengemukakan tidak bekerja sama dengan pemerintah untuk saat ini. Lembaga yang dipimpinnya murni berdiri sendiri. Sebab, pernah terjadi gesekan terhadap salah satu CU Gemalaq Kemisiq. Itulah salah satu tantangan bagi orang-orang yang mau bergabung membawa perubahan bersama CU Gerakan. Banyak persoalan dalam masyarakat yang sebenarnya perlu diselesaikan.

CU Gerakan dapat memfasilitasi CU-CU lain yang mau bergabung dan memiliki semangat, untuk ikut peduli dan mau terlibat dalam persoalan masyarakat. Tidak ada syarat tertentu, sehingga terbuka bagi siapa saja yang ingin melakukan gerakan besar lainnya. Karya dan kerja keras John Bamba terangkum dalam sebuah buku bertajuk Credit Union Gerakan Konsepsi Filosofi Petani (2015).

Tak disangka, ternyata gerakan akar rumput pembawa perubahan itu sampai juga di telinga Dandhy Dwi Laksono. Ia merupakan jurnalis video dan pemimpin Watchdoc. Watchdoc merupakan rumah produksi audio visual sejak 2009. Karya-karya yang dihasilkannya sebagian besar terinspirasi atas keprihatinan dan persoalan dalam masyarakat. Dandhy Laksono dan timnya ikut mengabadikan segala macam aktivitas dan semangat CU Gerakan dalam sebuah film dengan judul ‘Anti-Bank’.

Gerakan perintis seperti CU Gerakan memang dibutuhkan masyarakat saat ini. Berbagai persoalan masyarakat harus diselesaikan dengan bantuan dari pihak lain. Mereka yang peduli dan memiliki kepekaan tinggi mampu menjadi agen-agen perubahan demi membawa Indonesia yang lebih baik. Setidaknya masih ada secercah harapan bagi kemajuan negeri Ibu Pertiwi. Jangan putus semangat demi memperjuangkan kepentingan bersama, terutama keberpihakan pada masyarakat kecil.

Penulis: Yosepha Debrina

Editor: Rosa Vania Setowati

Stigma terhadap Difabel Berakar dari Lingkungan Sosial

M. Joni Yulianto, Direktur Eksekutif Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) saat pemutaran film dan diskusi tentang difabel pada gelaran Jagongan Media Rakyat (JMR) 2016 di Jogja National Museum (23/4).
M. Joni Yulianto, Direktur Eksekutif Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) saat pemutaran film dan diskusi tentang difabel pada gelaran Jagongan Media Rakyat (JMR) 2016 di Jogja National Museum (23/4).

Masih banyak orang yang memberi stigma negatif pada kaum difabel. Tidak sedikit pula yang berasumsi bahwa difabel tidak berdaya. Brita Putri Utami dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) mengatakan, stigma dan kondisi tersebut diciptakan oleh lingkungan sosial itu sendiri.

Dalam agenda pemutaran film dan diskusi mengenai difabel di Jogja National Museum (JNM),(23/4) saat gelaran Jagongan Media Rakyat (JMR) 2016, Brita mengatakan bahwa sejak dari lahir pun, difabel tidak mendapat pengakuan. “Dari Kartu Keluarga pun tidak dicantumkan apa hambatannya (difabel-red),” jelasnya.

Brita mengungkapkan, pasti ada asumsi bahwa teman-teman difabel harus belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB). Padahal ada difabel yang mampu belajar di sekolah umum. “Stigma masyarakat itu terbentuk dari alam bawah sadar,” lanjutnya. Alam bawah sadar masyarakat mengatakan bahwa difabel tidak normal. “Padahal itu normal,” tegas Brita.

Joni Yulianto selaku Direktur Eksekutif Sigab juga menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, mula-mula masyarakat menganggap orang yang tidak sama dengan orang kebanyakan itu tidak normal. Semakin hari, “Anggapan itu berubah, dari tidak normal menjadi tidak bisa,” tuturnya.

Brita yang menjabat sebagai Koordinator Data dan Informasi Sigab ini menyebut negara ikut menciptakan stigma dan kondisi tersebut. Di beberapa ujian masuk sekolah maupun perguruan tinggi, ada syarat-syarat yang terkesan diskriminatif. “Di jurusan-jurusan tertentu, syaratnya tidak boleh buta warna,” paparnya. Padahal menurutnya, teman-teman difabel sudah mempunyai kesadaran tersendiri akan kemampuannya. “Kenapa tidak dibuka saja semua (kesempatannya-red)? “Siapa tahu (difabel-red) punya kemampuan,” tanyanya.

Joni optimis, jika iklim yang ramah difabel sudah terbangun, teman-teman difabel bisa semakin berdaya. “Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk negara,” imbuhnya. Namun dengan kondisi yang sekarang, Joni belum berharap banyak. “Jika kesempatan kerja bagi difabel dibuka, mungkin masih banyak difabel yang tidak memiliki kapasitas.”

Berdasar data terbaru dari World Health Organization, sebanyak 15% penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Brita meyakini bahwa jumlah tersebut lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya. Namun, metode pendataan di Indonesia yang buruk membuat masyarakat kesulitan mendapat statistik yang akurat.

“Seharusnya Indonesia sudah membuat pendataan dari awal,” ujar Brita. Hal tersebut bisa dimulai saat penduduk membuat Kartu Keluarga atau KTP (Kartu Tanda Penduduk-red). Selain bisa diolah, data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi difabel.

Berkaitan dengan fasilitas yang tidak atau kurang akses bagi difabel, Brita menyebut bahwa kita bisa melakukan perubahan dengan cara-cara sederhana. “Saat mengakses fasilitas publik, kita bisa mulai perhatikan apakah akses bagi difabel atau tidak.” Brita sendiri menyayangkan, banyak pembangunan fasilitas publik yang tidak berpedoman pada peraturan yang ada. “Padahal peraturan Menteri Pekerjaan Umum sudah sangat bagus,” tandasnya.

Penulis: Ilham Bagus Prastiko

Editor: Rosa Vania Setowati

Desa Seharusnya jadi Subjek Pembangunan

IMG20160424100605

Diskusi Peluang Desa Inklusi dalam Implementasi Undang-Undang Desa sedang berlangsung dalam gelaran Jagongan Media Rakyat (JMR) 2016 di Jogja National Museum, (24/4).

Yogyakarta – Desa yang seharusnya menjadi subjek pembangunan justru menjadi objek pembangunan. Hal ini karena Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 mengalami pergeseran. Begitu yang diungkapkan oleh Arie Sujito, salah satu narasumber dari Universitas Gadjah Mada pada hajatan Jagongan Media Rakyat (JMR), di Jogja Nasional Museum, (24/04).

Arie menjelaskan, desa yang seharusnya memperoleh wewenang dan pengambilan keputusan tapi pada kenyataannya desa selama ini hanya bergantung dengan kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Itulah kenapa perlu adanya pengawasan dan kontrol yang mengatur hak dan kewenangan desa dalam UU Desa.

Sebelum adanya UU tersebut desa tidak ada ruang itu. Ia tergantung kabupaten atau bupati, tergantung kebijakan di parlemen provinsi sampai ke pusat. Oleh karena itu, desa sebagai subjek pembangunan tidak pernah ada,” ungkap Arieb dalam diskusi bertajuk “Peluang Desa Inklusi dalam Implementasi UU Desa”.

Arie menyayangkan, UU Desa yang menyangkut tentang transformasi desa kurang dimanfaatkan dengan maksimal. “Cara kita untuk mendorong desa itu untuk bisa berperan mengambil keputusan strategis menyangkut kebutuhan pembangunan, pemberdayaan dan infrastruktur dan seterusnya. Posisi desa selalu termarjinalkan. Apakah itu posisi di kecamatan maupun kabupaten keberadaan desa terbelakangkan. Nah, permasalahannya UU No. 6 th 2014 itu menggeser. Yaitu mendudukkan masyarakat desa merekokniasi program pemberdayaan desa,” tambahnya.

Tak hanya Arie, Nuryanto salah satu anggota Komunitas Desa Difabel (KDD) Desa Bumirejo Kulonprogo juga menjelaskan bahwa dengan adanya transformasi desa, maka desa mampu membuat ritisan desa inklusi difabel dengan berinisiatif KDD. “Akhirnya dengan inisiatif tersebut, KDD terbentuk dan diresmikan tahun 2015 sebagai organisasi desa di Desa Bumirejo. Ketika ada musyawarah dusun, para difabel berinisiatif untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah. Kemudian juga ikut berpartisipasi dalam musyawarah kecamatan,” ujarnya.

Senada dengan Nuryanto, Herman selaku Sekretaris Desa Sendang Tirto, Sleman menjelaskan bahwa difabel mampu melakukan kegiatan seperti orang normal lainnya maka harus diberi kesempatan. Beberapa hal yang dilakukan Pemerintah Desa Sendang Tirto seperti melakukan kegiatan-kegiatan terkait difabel yang bekerja sama dengan SIGAB untuk membuat fasilitas akses untuk difabel,” tutupnya.

Penulis  : Anis Nur Nadhiroh

Editor : Buono

Aksi Musisi Suarakan Keresahan Warga

Ketjil Bergerak menyanyikan lagu Hai Anak Alam, Jumat (22/4) dalam Panggung Rakyat JMR 2016 di Pendapa Ajiyasa Jogja National Museum.
Ketjil Bergerak menyanyikan lagu Hai Anak Alam, Jumat (22/4) dalam Panggung Rakyat JMR 2016 di Pendapa Ajiyasa Jogja National Museum.

Yogyakarta – Panggung Rakyat, salah satu mata acara dalam Jagongan Media Rakyat (JMR) 2016 malam ini, Jumat (22/4) dimeriahkan oleh tiga band asal Jogja, yakni Ketjil Bergerak, Kota dan Ingatan, dan Chick and Soup. Bertempat di Pendapa Ajiyasa Jogja National Museum (JNM), acara ini mencoba menampilkan sisi lain dari musisi yang ternyata mampu menyuarakan keresahan yang muncul di masyarakat.

Penampilan oleh Ketjil Bergerak dengan tiga lagunya yaitu ‘Negara’, ‘Sebelum Semua Ruang Diukur dengan Uang’, dan ‘Hai Anak Alam’ membuka acara ini pukul 19.00 WIB. Disusul penampilan Kota dan Ingatan, lalu penutup oleh Chick and Soup hingga pukul 21.30 WIB.

Tiga lagu dari Ketjil Bergerak tadi adalah sebagian dari delapan single yang sejauh ini mereka miliki. Penonton pun terlihat antusias dan sempat mengajukan beberapa pertanyaan. “Lagu ini diciptakan tahun ini (2016), ini featuring (berkolaborasi-red) siswa Sekolah Dasar (SD) Kanisius Magelang. Saat itu gurunya curhat, itu kan sekolah tua, dulu berjaya tapi sekarang muridnya sangat sedikit. Nah terus kita bikin lagu ya harapannya agar sekolahnya bisa survive (bertahan). Anak sekarang kan kekurangan lagu anak ya, entah karena tidak populer atau kurang komersil,” ungkap Greg, salah satu pendiri gerakan Ketjil Bergerak yang juga bermain musik.

Sebuah sajian musik yang apik grup musik Kota dan Ingatan pun menjadi daya tarik tersendiri pada Panggung Rakyat kali ini. Band yang beranggotakan lima pria alumni Institut Seni Indonesia (ISI) tersebut menampilkan tiga single andalan mereka, yakni  ‘Menara’, ‘Kanal’, dan ‘Pagi Tenggelam’. Tiga lagu ini adalah hasil dari catatan keseharian para personil mengenai realita dan permasalahan di perkotaan saat ini. Catatan tersebut lalu dituangkan dalam tiga lagu sejak band ini dibentuk, Maret 2016 lalu.

Salah satu single, ‘Pagi Tenggelam’ bercerita tentang sejarah yang diputarbalikkan atau tentang pembenaran atas kekerasan demi membela suatu golongan agama tertentu. “Lagu itu relevan dengan kejadian hari ini, ketika orang mengatasnamakan kepercayaan tertentu untuk melakukan kekerasan. Kami pikir semua orang punya kecenderungan memutar balikkan kenyataan. Lalu menggunakan kebenaran yang menguntungkan sekelompok orang,” ujar Adit, sang vokalis band, (22/4).

Adit menjelaskan bahwa mereka bermusik untuk menyuarakan catatan mereka, tak hanya dari tempat di mana mereka tumbuh, namun juga seluruh permasalahan di perkotaan sejauh mereka temui. Suguhan musik yang lembut dan centil dari Chick and Soup kemudian menutup Panggung Rakyat hari ini.

Penulis: Angela Shinta Dara Puspita

Editor: Rosa Vania Setowati

KPK Merubah Sistem, Mempersempit Adanya Korupsi

IMG20160423192034

KPK menerapkan pendekatan baru dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, demikian disampaikan oleh Aldi Nugraha dalam diskusi Jagongan Media Rakyat 2016, Jogja National Museum (23/04).

Yogyakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan melakukan perubahan sistem untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Demikian diungkapkan oleh Aldy Nugraha dalam hajatan Jagongan Media Rakyat (JMR) di Jogja National Museum, (23/04).

KPK melakukan perbaikan pelayanan publik dalam kerangka perbaikan sistem. Dengan program ini, kami menekankan kontrol,” ungkap Aldy. Dia mengeluhkan perbaikan yang hanya berhenti pada tataran sistem. Sebab, masyarakat kurang memberi respon dalam melihat hal ini. “Masyarakat kurang merespon adanya korupsi. Karena mereka masih beranggapan bahwa korupsi adalah hal yang sangat elitis. Hanya mereka yang berpolitik yang melakukan tindakan ini,” tambahnya.

Untuk memperlancar program tersebut, KPK menggunakan pendekatan baru. Orang yang duduk dalam Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK ini menjelaskan, maksud dari pendekatan baru adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. “Kami mendekati masyarakat dan mengajaknya untuk bergabung dengan kami secara diam-diam untuk selalu mengontrol dan mengingatkan temannya masing-masing,” ungkapnya. Selain melakukan pendekatan tersebut, KPK juga membuka kanal-kanal dengan harapkan mampu bekerja sama dengan komuntas lain dan dapat memperluas jaringan.

Dhendy Adi, menghimbau masyarakat tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Dia khawatir, kalau tak berpegang pada nilai tersebut masyarakat akan dikendalikan oleh orang lain. “Yang lebih mengkhawatirkan lagi jika yang mengendalikannya itu orangnya lebih pintar daripada kita, bisa-bisa nanti kita seperti katak dalam tempurung,” ujarnya. Dia juga mengkhawatirkan kalau kita tak mampu berpegang teguh dengan nilai itu (kebenaran -red), kita terjerumus pada kepentingan ego masing-masing, tanpa memperhatikan permasalahan yang sebenarnya.

KPK tidak hanya membangun partisipasi publik, tapi juga melakukan intervensi  terhadap pemerintah. “Seperti di Banten, Riau, dan Sumatera Utara, itulah yang dipantau KPK sekarang,” tegas Arif Budiman dari Komunitas Jujur Barengan Jogja.

Dengan adanya pemantauan terhadap daerah-daerah tersebut, Arif menjelaskan korban yang paling parah menerima resikonya adalah masyarakat sendiri baik pada tingkat RT, RW, kelurahan maupun kecamatan. Oleh sebab itu, KPK menghimbau untuk tetap berpartisipasi dalam politik berintegritas supaya dapat mempersempit kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagai penutup, Arif mengungkapkan bahwa jumlah penyidik dari KPK hanya 80 orang. “Sebenarnya KPK kuwalahan (kewalahan-red) dalam mengawasi kasus korupsi. Maka perlu adanya keterikatan dan inisiatif teman-teman sendiri. Bukan hanya dari KPK,” pungkas Arif mengingatkan.

Penulis : Anis Nur Nadhiroh

Editor : Buono

Kapan Aku Bebas Memilih?

Seorang gadis keturunan Tionghoa beragama Buddha. Ia berstatus agama tersebut, demi melanjutkan tradisi keluarganya. Sementara itu, semenjak kecil ia bersekolah di sekolah Katolik. Hal tersebut ternyata menumbuhkan kesukaannya pada dunia Kristiani. Sayangnya, ketertarikannya ditentang oleh orang tua. “Apakah sebuah tradisi harus membatasi dalam beragama?” Demikian secuil kutipan terakhir dalam film bertajuk Keyakinanku adalah Aku  .

Film besutan Asisi Art Community dan Kampung Halaman tersebut menjadi salah satu deretan film dokumenter yang diputar dalam hajatan JMR 2016, (22/4). Film lainnya bertajuk “Entah” yang diproduksi oleh produser yang sama juga diputar di tempat yang sama, yakni di Ruang Bioskop JMR.

Pemutaran kedua film tersebut pun berlanjut dengan diskusi hangat bertema Hak Asasi Manusia (HAM).  “Permasalahan seperti ini sering terjadi, nggak cuma agama, bahkan dalam memilih sekolah.  Kondisi tersebut malah menjadi stigma di masyarakat. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan seperti ini?” ujar Sarlizul Hendra, pegiat HAM.

Sama halnya dengan film kedua berjudul “Entah” yang mengisahkan kebimbangan seorang gadis yang dihadapkan perbedaan keyakinan kedua orangtuanya. Ayahnya beragama Buddha, sedangkan ibunya Hindu. Sebagai anak, ia merasa bimbang saat dituntut untuk memilih sementara kedua orangtuanya tidak saling mendukung menawarkan opsi.

“Sebenarnya ini problem keluarga ditambah kondisi lingkungan. Tiap anak berhak untuk memilih kepercayaannya. Tapi sejak kapan ia bisa menggunakan haknya? Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan sudut pandang hukum. Harus dicari pendekatan lain. Persoalan agama sekalipun, negara tidak berhak intervensi,” papar Sarlizul.

Kampung Halaman merupakan organisasi nirlaba dan berdiri sejak 2006 di Yogyakarta. Organisasi tersebut bersinergi dengan berbagai rekan di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memperkokoh peran remaja dan anak muda. Masing-masing dari mereka memanfaatkan media berbasis komunitas dan dilakukan secara partisipatif.

Jagongan Media Rakyat (JMR) ialah kegiatan yang diselenggarakan oleh Combine Resource Institution (CRI) dan bersifat dua tahunan. Perhelatan tersebut berusaha untuk mewadahi berbagai pengalaman dan pengetahuan antar lembaga dan komunitas. Strategi pencapaian masing-masing pihak pun juga turut menjadi perhatian. Harapannya, hal tersebut mampu membawa perubahan bagi masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang ada.

“JMR bisa jadi wadah sharing (berbagi-red) dan ternyata banyak orang lain yang juga  concern (peduli) terhadap anak,” kata Febi, pegiat organisasi Sahabat Kapas yang fokus pada Anak-anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan (AKKR), khususnya penghuni Rutan Kelas I Surakarta.

Penulis: Yosepha Debrina

Editor: Apriliana Susanti

Radio Komunitas, Radio Darurat Bencana

IMG20160423163203

Mario Antonius Birowo dalam sebuah diskusi Jagongan Media Rakyat 2016, Jogja National Museum (23/4).

Yogyakarta. – Radio komunitas dalam kondisi darurat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Salah satu manfaat tersebut adalah memberikan informasi di berbagai titik daerah rawan bencana seperti yang terjadi di Sinabung. Hal ini diungkapkan oleh Iman Abda, pemateri pada diskusi bertajuk penyiaran kebencanaan untuk Indonesia tangguh dalam hajatan Jagongan Media Rakyat (JMR) 2016 di Jogja National Museum, (23/04).

Kegunaan radio darurat kemarin (dalam tanggap darurat di Sinabung – red) tak hanya memberi informasi, tapi juga mendatangkan bantuan dari pemerintah. Pada saat itu bantuan belum datang kami siarkan lewat radio, tidak berselang lama bantuan itu datang,” ungkap Iman dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) ini.

Senada dengan Iman, Sinam MS selaku ketua JRKI mengungkapkan, radio darurat menjadikan meluasnya jaringan. “Seperti bencana tanah longsor Si Jemblung, Banjarnegara, kami menyiarkannya, sehingga radio darurat dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain,” jelasnya.

Selain melakukan penyiaran, radio komunitas juga melakukan pelatihan jurnalistik dan pelatihan penyiaran. “Kami melakukan pelatihan di gedung SMP HOS Cokroaminoto (Banjarnegara-red),” papar Sinam.

Hal lain yang telah dilakukan radio komunitas adalah membangun keyakinan dalam masyarakat untuk berhati-hati jika hujan melebihi 6 jam, besar kemungkinan akan terjadi longsor. Radio komunitas juga memberikan hiburan. Dalam hal ini, ada salah satu warga setempat yang kehilangan anggota keluarganya akibat longsor, ia bergabung menjadi penyiar radio. “Dalam siarannya, Ia menghibur pada korban bencana untuk tidak bersedih berlarut,” tambah Sinam.

Dilihat dari pengoperasiannya ketika terjadinya bencana, radio komunitas tidak melegalkan keberadaan radio darurat. Sebab kami tidak ingin muncul berbagai aturan setelah dilegalkan. “Tidak kami legalkan. Kami mengutamakan manfaat daripada pelegalan,” Sinam menambahkan.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya radio komunitas ini ketika bencana tsunami Aceh yang menghancurkan seluruh infrastruktur. Saat itu, informasi mengenai tsunami di Aceh tak diketahui oleh orang Indonesia, tapi dari Thailand.

Yang ingin saya gambarkan adalah kepanikan. Panik terjadi karena minimnya informasi. Kalau seandainya Ia tak memperoleh informasi, besar kemungkinan memperbanyak jumlah korban,” tutur Mario Antonius Birowo, peneliti radio komunitas dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ia memberi kesimpulan dengan banyak informasi yang diperoleh akan memperkecil resiko bencana. Pun demikian, semakin mudah dalam memperoleh alat informasi seperti radio, semakin kecil resikonya. “Oleh karena itu, komunitas ini ketika bencana datang, juga memberikan radio kecil dengan baterai sekali pakai,” ungkapnya.

Penulis : Anis Nur Nadhiroh

Editor : Buono